Minggu, 08 November 2009

Dilema Birokrasi Mahasiswa Indonesia di Yaman

DILEMA BIROKRASI MAHASISWA INDONESIA DI YAMAN Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar bangsa Indonesia, birokrasi yang secara subtansinya merupakan actor publice service yang memberikan pelayanan special bagi masyarakat, dalam beberapa kasus malah menjadi penghambat dan bahkan bisa diindikasikan sebagai actor yang paling berperan dalam memberanguskan kreatifitas generasi bangsa. Seperti yang kita ketahui dalam amandemen international untuk urusan pendidikan di luar negeri bagi Pelajar Indonesa, bahwa siapapun yang telah terdaftar di Universitas di Luar Negeri dan telah mendapatkan surat kesepakatan dan pertanggung jawaban dari pihak Univesitas yang bersangkutan, maka pihak manapun tidak berhak untuk ikut campur, terlebih lagi untuk menghalang-halangi niatan baik itu, selama Universitas tersebut diakui oleh Negara setempat, apalagi kalau calon pelajar tersebut segala urusannya dilakukan dengan biaya pribadi(non beasiswa). Tapi lain halnya bagi pelajar yang ingin melanjutkan studynya di Republik Yaman, Dua tahun terakhir saya perhatikan ada unsur dari pihak pemerintah sendiri untuk mempersulit dan mecari-cari masalah baru yang intinya seolah tidak menginginkan para pelajar yang ada di Indonesia untuk belajar disini. Awalnya pihak pemerintah Indonesia yang ada di Yaman hanya mempersyaratkan kepada calon pelajar Indonesia untuk tidak mengambil izin tinggal (recident permit) dari lembaga yang dikategorikan masih bertarap institusi, atau tempat-tempat kursus yang belum mendapat legitimasi dari Negara setempat, dan perubahan kebijakan yang pada awalnya tidak pernah ada sama sekali ini, sempat mendapat protes keras dari Pelajar yang memang pada saat itu mayoritas mereka mengambil izin tinggal di institusi-institusi tersebut, namun setelah diadakan share dan diskusi antara kedua belah pihak(Pemerintah dan Pelajar) akhirnya para pelajar bisa memaklumi setelah mengetahui beberapa alasan pemerintah melarang hal itu. Namun setelah beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa pemerintah Indonesia yang ada di Yaman memberikan pesyaratan dan kebijakan baru untuk calon pelajar yang ingin belajar di Yaman. yaitu, dengan tidak memberikan surat persetujuan kepihak Imigrasi Yaman meskipun telah terdaftar disalah satu Universitas, kecuali calon pelajar tersebut telah mendapatkan surat izin dan persetujuan dari pihak DEPAG di Indonesia. dan sebaliknya Depag. tidak akan memberikan surat persetujuan kecuali ada surat persetujuan dari pihak KBRI Yaman. Dengan birokrasi yang berbelit-belit itu, kita para pelajar tetap bisa memakluminya dan menghargai apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia tercinta. Akan tetapi sangat disayangkan, ternyata ketaatan kita terhadap kebijakan-kebijakan baru yang terus dikeluarkan oleh pihak pemerintahan tidak dihargai sama sekali bahkan dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang saya nilai memiliki kepentingan dalam hal ini, karena pada tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bahwa semua calon pelajar yang ingin belajar di Yaman harus di tes Oleh pihak Depag. Meskipun calon mahasiswa tersebut atas biaya sendiri dan telah terdaftar disalah satu Universitas di Yaman dan bahkan telah mendapatkan surat persetujuan dari Pihak KBRI Yaman. Merefleksi dari kebijakan yang terkahir, sebagian pelajar langsung menanyakan perihal pengetesan dari pihak Depag tersebut kepada KBRI Yaman bagian Pensosbud.(pendidikan social dan budaya), dari situ sedikit mendapatkan kejelasan bahwa memang Depag. Pernah mengusulkan untuk diadakan tes bagi calon pelajar yang ingin keYaman, akan tetapi usulan Depag tersebut ditolak Karena mengingat kebanyakan Pelajar yang belajar diYaman atas biaya sendiri dan mengingat calon pelajar mendaftar tidak hanya di satu Universitas. Ironisnya ternyata pihak pemerintahan KBRI sendiri mengetahui perihal kebijakan yang belum disepakati dan telah diberlakukan tersebut dari mahasiswa. hingga saat ini permasalahan itu pun belum ada titik terangnya sama sekali, kedua belah pihak malah saling menyalahkan dan mencari kambing hitam untuk menjustifikasi tindakan mereka masing-masing. Menyedihkan dan memprihatinkan…!!! Dari realita birokrasi yang sangat buruk ini, sangatlah wajar apabila bangsa Indonesia hingga saat ini sepi akan prestasi, karena kebobrokan yang ada dipelopori oleh pajabat Negara Indonesia sendiri, miris memang ketika melihat kondisi bangsa yang carut marut dan dilanda krisis multidimensi berkepanjangan. Namun… harus gimana lagi…wong kita cuma rakyat biasa Mukhlisin Mualim

3 komentar:

ratna wulandari mengatakan...

hai hallow....
ini kunjungan perdana ku bukan ya??

lok iyya, slam kenal ya kawand..

btw..memang, dimana2 birokrasi selalu payah nih

elpa mengatakan...

assalamualaikum,lam kenal y,ku dah follow,follow balik y.....mhhh belum baca hbs...nanti sambung lagi mepet waktunya k....

Zahra Khusnul Lathifa mengatakan...

iya, harus diakui sistem birokrasi kita memang masih jauh dari harapan...tapi baru2 ini aku denger ada RUU ttg public service, semoga bisa nyampe Yaman yach, hehe